Perubahan pendekatan klasifikasi rumah sakit menuntut manajemen memastikan bahwa setiap layanan didukung kompetensi SDM, fasilitas, dan sistem pengelolaan yang sesuai.
Pengembangan layanan menjadi salah satu strategi rumah sakit untuk menjawab kebutuhan masyarakat, memperluas jangkauan pasien, dan meningkatkan daya saing. Namun, penambahan layanan spesialistik, tindakan medis, maupun investasi teknologi kesehatan harus diikuti kesiapan sumber daya dan kemampuan operasional. Rumah sakit tidak cukup hanya mencantumkan jenis layanan dalam profil; setiap layanan perlu didukung tenaga profesional, fasilitas, dan proses pelayanan yang sesuai.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit menempatkan kemampuan pelayanan sebagai dasar penetapan klasifikasi. Pasal 12 ayat (2) mengaitkan kemampuan tersebut dengan kelompok pelayanan, diagnosis dan prosedur yang dilakukan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang kompeten, serta ketersediaan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan. Klasifikasi ditetapkan untuk setiap kelompok pelayanan dengan tingkatan paripurna, utama, madya, dan dasar. Artinya, rumah sakit perlu memahami kemampuan aktual pada masing-masing kelompok pelayanan, bukan hanya mengandalkan satu label klasifikasi.
Tantangan muncul ketika data layanan, kompetensi dan kewenangan tenaga profesional, inventaris fasilitas, serta informasi biaya masih tersebar di berbagai unit. Kesenjangan antara kebutuhan pelayanan dan ketersediaan SDM, peralatan yang belum dimanfaatkan optimal, atau proses kerja yang belum terstandar dapat menghambat penyelenggaraan layanan. Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 11 menegaskan pentingnya pemenuhan persyaratan perizinan, kesesuaian fasilitas dengan kemampuan pelayanan, serta SDM kesehatan sesuai kompetensi dan kewenangan. Pasal 10 juga perlu dicermati karena mengatur persyaratan jumlah tempat tidur dan pelayanan berdasarkan status penanaman modal rumah sakit.
Kesiapan tersebut perlu dihubungkan dengan tata kelola dan kemampuan keuangan. Investasi peralatan, pemeliharaan fasilitas, kebutuhan tenaga, serta biaya operasional harus diperhitungkan bersama kebutuhan pasien dan tingkat pemanfaatan layanan. Pasal 65 mengatur kredensial, penugasan klinis, pemeliharaan mutu profesi, dan pengembangan profesional berkelanjutan. Sementara itu, Pasal 67 dan Pasal 68 menekankan peningkatan mutu melalui pengukuran indikator, pelaporan insiden keselamatan pasien, dan manajemen risiko. Dari sisi pendanaan, Pasal 71 dan Pasal 72 mengaitkan pola tarif nasional dengan biaya satuan dan keberlanjutan pelayanan. Pasal 83 huruf a memberikan waktu penyesuaian paling lama dua tahun sejak peraturan diundangkan. Masa tersebut perlu dimanfaatkan untuk memetakan kesenjangan dan menyusun pembenahan secara bertahap.
Penguatan Manajemen Rumah Sakit bersama RSID
Kesiapan menghadapi perubahan standar kemampuan pelayanan membutuhkan perencanaan, tata kelola, dan pengelolaan keuangan yang saling terhubung. Syncore Indonesia menyediakan dukungan melalui layanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan rumah sakit:
Kesiapan Rumah Sakit Perlu Dibangun secara Terintegrasi
Perubahan standar kemampuan pelayanan perlu direspons melalui evaluasi menyeluruh, bukan sekadar penyesuaian dokumen administratif. Rumah sakit perlu memastikan bahwa setiap layanan sesuai dengan kompetensi tenaga profesional, kesiapan fasilitas, tata kelola, mutu pelayanan, dan kemampuan pembiayaan. Pemetaan kondisi aktual menjadi langkah awal untuk menentukan prioritas pembenahan dan menjaga keberlanjutan pengembangan rumah sakit.
RSID
Mitra Strategis Penguatan Tata Kelola, Keuangan, dan Kinerja Rumah Sakit.
Informasi lebih lanjut: RSID.id
Berita Populer