Perubahan regulasi menuntut rumah sakit swasta memperkuat kesiapan pelayanan, tata kelola, SDM, pengawasan, hingga pengelolaan keuangan agar tetap patuh dan berkelanjutan.
Terbitnya Permenkes No. 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit menuntut manajemen rumah sakit swasta meninjau kembali kesiapan operasionalnya. Pasal 6–11 mengatur perizinan serta persyaratan lokasi, sarana dan prasarana, peralatan kesehatan, dan SDM. Pasal 10 menetapkan ketentuan jumlah tempat tidur dan kemampuan pelayanan berdasarkan jenis penanaman modal, sedangkan Pasal 12 mengaitkan klasifikasi rumah sakit dengan kompetensi tenaga serta ketersediaan fasilitas. Pasal 13–17 mengatur cakupan pelayanan, termasuk rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat 24 jam. Artinya, pengembangan layanan harus ditopang kesiapan tenaga, fasilitas, dan perencanaan investasi. Ketidaksesuaian dapat menghambat operasional serta pemenuhan ketentuan.
Kesiapan pelayanan juga bergantung pada kekuatan organisasi. Pasal 37–50 mengatur organisasi rumah sakit, sementara Pasal 61–66 mengatur peraturan internal organisasi serta staf medis dan tenaga kesehatan. Pembagian kewenangan yang tidak jelas, koordinasi lemah, dan kapasitas manajerial yang terbatas dapat membuat kebijakan sulit diterapkan. Pasal 51–60 mengatur dewan pengawas dan fungsi pengawasan. Pembentukannya dapat dilakukan oleh pemilik rumah sakit, bukan kewajiban bagi seluruh rumah sakit. Karena itu, struktur, prosedur kerja, kepemimpinan, dan pengendalian internal perlu berjalan efektif, bukan berhenti sebagai dokumen.
Pada aspek pelayanan, Pasal 67–69 mengatur peningkatan mutu, pelaporan insiden keselamatan pasien, dan manajemen risiko. Tantangannya bukan hanya mengumpulkan indikator, tetapi menggunakan hasil evaluasi untuk memperbaiki layanan. Sementara itu, Pasal 71–73 mengatur tarif, pertimbangan unit cost dalam pola tarif nasional, serta penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit. Tanpa informasi keuangan yang akurat, pengendalian biaya, dan perencanaan anggaran berbasis risiko, keputusan pengembangan dapat membebani keberlanjutan rumah sakit.
Pasal 74 mewajibkan pencatatan dan pelaporan melalui Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional, dengan menjaga kerahasiaan dan pemutakhiran data. Pasal 79 menetapkan sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban tertentu, yakni Pasal 36 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 73 ayat (1), dan Pasal 74 ayat (1). Dengan demikian, manajemen perlu mengevaluasi kondisi aktual, mengenali kesenjangan, dan menetapkan prioritas pembenahan agar kepatuhan regulasi berjalan seiring dengan peningkatan kinerja dan keberlanjutan rumah sakit.
Mendukung Pembenahan Manajemen Rumah Sakit Bersama RSID
Pembenahan rumah sakit perlu dimulai dari pemetaan kondisi dan penentuan prioritas. RSID mendukung proses tersebut melalui layanan konsultasi, penyusunan dokumen, pelatihan, dan pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, antara lain:
Setiap rumah sakit memiliki kondisi dan prioritas pembenahan yang berbeda. Melalui pendekatan yang terarah, RSID hadir sebagai mitra strategis untuk mendukung penguatan tata kelola, pengelolaan keuangan, dan peningkatan kinerja rumah sakit.
RSID
Mitra Strategis Penguatan Tata Kelola, Keuangan, dan Kinerja Rumah Sakit
Informasi lebih lanjut: RSID.id
Berita Populer